LINTAS6.com, PONOROGO – Di tengah meningkatnya tuntutan akuntabilitas dan perubahan regulasi, PMI Madiun Raya memilih memperkuat kolaborasi sebagai strategi utama menjaga keberlanjutan pelayanan kemanusiaan.
Komitmen itu mengemuka dalam Pertemuan Koordinasi Jejaring PMI Wilayah Sub Regional IV Madiun yang berlangsung di kawasan wisata Ngebel, Kabupaten Ponorogo, Rabu (21/10/2026).
Pertemuan tersebut mempertemukan pimpinan PMI dan Unit Donor Darah dari Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Ngawi, Pacitan, Magetan, Nganjuk dan Ponorogo.
Bagi peserta forum, tantangan terbesar saat ini bukan sekadar menjalankan program kemanusiaan, melainkan memastikan seluruh pelayanan tetap berjalan di tengah perubahan regulasi dan keterbatasan sumber daya.
Ketua PMI Kabupaten Ponorogo, Luhur Karsanto, menilai konsolidasi menjadi kebutuhan mendesak karena masih terdapat berbagai perbedaan tata kelola organisasi di tingkat daerah.
Menurutnya, penyamaan standar organisasi sangat penting agar pelayanan PMI semakin profesional dan mudah dipertanggungjawabkan.
"Kita harus memiliki standar yang sama sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dan lebih kuat," ujarnya.
Pembahasan meliputi struktur organisasi Unit Donor Darah, pengelolaan pegawai, perlindungan tenaga kerja, tata kelola keuangan hingga strategi mencari sumber pendanaan baru.
Pentingnya Kepastian Regulasi
Koordinator Jejaring PMI Regional IV sekaligus Ketua PMI Kota Madiun dr. Agung Sulistya Wardani mengatakan pengurus PMI membutuhkan kepastian dalam menjalankan tugas organisasi.
Menurutnya, ketidakpastian regulasi dapat berpengaruh terhadap langkah organisasi dalam mengelola program maupun sumber daya.
Karena itu PMI daerah berharap PMI Jawa Timur dapat memberikan pendampingan lebih intensif agar seluruh daerah memiliki pemahaman yang sama mengenai aturan yang berlaku.
Selain itu, Agung juga mengusulkan penguatan audit internal dan sistem keuangan berbasis teknologi yang dapat diterapkan secara seragam.
Manfaat bagi Masyarakat
Meski pembahasannya banyak berkaitan dengan tata kelola organisasi, dampak akhir yang ingin dicapai tetap bermuara pada pelayanan masyarakat.
Organisasi yang kuat akan membantu PMI memberikan respon lebih cepat saat terjadi bencana, memastikan ketersediaan darah bagi pasien, mendukung layanan sosial serta memperluas kontribusi kemanusiaan lainnya.
Karena itu para peserta sepakat bahwa penguatan organisasi bukan hanya kepentingan internal PMI, tetapi juga kebutuhan masyarakat luas.
Pertemuan ditutup dengan komitmen mempererat komunikasi, memperkuat jejaring, dan menyusun rekomendasi strategis yang akan dibawa ke tingkat provinsi.
Penulis: Nur A.
Editor: Redaksi
