BPN Kudus Dievaluasi, Pelayanan Publik Jadi Perhatian Utama
LINTAS6.com, KUDUS – Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus menjadi salah satu lokasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Tengah, Kamis (15/10/2026).
Kegiatan tersebut bertujuan memastikan pelayanan pertanahan berjalan sesuai prosedur sekaligus memperkuat tata kelola administrasi di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus.
Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, Taufiq Hidayat, menerima langsung tim monitoring dan evaluasi bersama seluruh pejabat pengawas.
Menurut Taufiq, kegiatan evaluasi merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Monitoring dan evaluasi menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, penyelenggaraan layanan diharapkan semakin tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," katanya.
Ia menjelaskan penguatan administrasi diperlukan agar seluruh proses pelayanan dapat berlangsung secara transparan dan akuntabel.
Selain meningkatkan kualitas layanan, langkah tersebut juga menjadi upaya pencegahan terhadap potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan pertanahan.
Taufiq menambahkan bahwa kegiatan monev di Kudus merupakan bagian dari agenda Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah yang juga dilaksanakan di Kabupaten Pati dan Jepara.
"Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah di tiga daerah, yakni Kabupaten Pati, Kudus, dan Jepara," ujarnya.
Pelaksanaan evaluasi difokuskan pada proses pendaftaran tanah dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat agar tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.
Melalui evaluasi tersebut, setiap unit kerja diharapkan dapat melakukan perbaikan administrasi, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta memperkuat profesionalisme aparatur.
"Harapannya kualitas pelayanan semakin meningkat. Perbaikan tata kelola administrasi dan pencegahan penyimpangan menjadi bagian dari upaya menjaga mutu pelayanan publik," tandasnya.
Penulis: Ahmed Delano
Editor: Redaksi
