HEADLINE
Mode Gelap
Artikel teks besar

PMI Cetak Koordinator KLB Baru untuk Perkuat Ketahanan Kesehatan Masyarakat Indonesia


LINTAS6.com, SURAKARTA - Ketika masyarakat mendengar istilah wabah penyakit atau kejadian luar biasa (KLB), perhatian biasanya langsung tertuju pada rumah sakit, tenaga medis, maupun fasilitas kesehatan. Padahal, keberhasilan mencegah atau mengendalikan penyebaran penyakit sering kali ditentukan jauh sebelum pasien memenuhi ruang perawatan.


Kunci utamanya adalah kemampuan mendeteksi gejala dan potensi masalah kesehatan sejak dini di tingkat masyarakat.


Inilah alasan mengapa Palang Merah Indonesia (PMI) terus memperkuat kapasitas sumber daya manusianya melalui Pelatihan Koordinator Pengendalian Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Surveillance Berbasis Masyarakat (SBM) yang berlangsung di Aston Hotel Solo pada 16–20 November 2026.


Pelatihan ini diikuti oleh 19 peserta dari berbagai provinsi di Indonesia dan empat peserta internasional, masing-masing dua peserta dari Malaysia, satu dari Timor Leste, dan satu dari Brunei Darussalam.


Kegiatan tersebut bukan hanya agenda peningkatan kapasitas biasa. Lebih dari itu, pelatihan ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang PMI untuk membangun jaringan sumber daya manusia yang siap bergerak ketika terjadi ancaman kesehatan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.


Mengapa KLB Menjadi Ancaman yang Perlu Diwaspadai?


Dalam beberapa dekade terakhir, dunia telah menghadapi berbagai ancaman kesehatan yang menunjukkan betapa pentingnya kesiapsiagaan masyarakat.


Penyebaran penyakit menular dapat terjadi sangat cepat, terutama di era mobilitas manusia yang semakin tinggi. Pergerakan penduduk, aktivitas ekonomi, perjalanan lintas daerah, hingga interaksi digital yang mempercepat pertukaran informasi membuat pengendalian wabah menjadi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan sebelumnya.


Di sinilah konsep Kejadian Luar Biasa atau KLB menjadi penting.


Secara sederhana, KLB merupakan kondisi meningkatnya jumlah kasus penyakit tertentu dalam suatu wilayah yang membutuhkan perhatian dan respon khusus.


Jika tidak ditangani secara cepat, kondisi tersebut dapat berkembang menjadi krisis kesehatan yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.


Karena itulah PMI menilai upaya pencegahan dan deteksi dini harus terus diperkuat melalui pengembangan kapasitas relawan dan koordinator lapangan yang berada dekat dengan masyarakat.


Mengenal Surveillance Berbasis Masyarakat


Salah satu materi utama dalam pelatihan ini adalah Surveillance Berbasis Masyarakat (SBM).


Bagi sebagian masyarakat, istilah ini mungkin terdengar teknis. Namun sebenarnya konsepnya cukup sederhana.


SBM adalah pendekatan yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam mengidentifikasi, melaporkan, dan membantu memantau berbagai kondisi yang berpotensi menjadi ancaman kesehatan.


Artinya, masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan kesehatan, tetapi juga berperan sebagai bagian dari sistem peringatan dini.


Ketika warga memahami tanda-tanda awal suatu penyakit atau kejadian yang mencurigakan, informasi tersebut dapat segera diteruskan kepada pihak terkait sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan lebih cepat.


Manfaat pendekatan ini sangat besar karena semakin cepat informasi diperoleh, semakin besar peluang untuk mencegah penyebaran masalah kesehatan dalam skala yang lebih luas.


PMI Bangun Jaringan Koordinator Nasional


Badan Diklat PMI Pusat melalui Lely Ardhiragarini menjelaskan bahwa pelatihan ini bertujuan mencetak koordinator-koordinator baru yang memiliki kemampuan dalam pengendalian KLB dan pelaksanaan Surveillance Berbasis Masyarakat.


"Kegiatan ini bertujuan mencetak koordinator-koordinator baru yang memiliki kompetensi dalam pengendalian KLB dan pelaksanaan Surveillance Berbasis Masyarakat yang nantinya dapat mendukung pelayanan PMI di berbagai wilayah Indonesia," jelas Lely.

 

Menurutnya, peserta dipilih berdasarkan prinsip keterwakilan wilayah sehingga jaringan koordinator dapat tersebar secara merata di seluruh Indonesia.


Dengan model seperti ini, PMI memiliki peluang lebih besar untuk melakukan mobilisasi sumber daya manusia secara cepat saat terjadi kondisi darurat.


Keberadaan koordinator di daerah juga memudahkan proses koordinasi antara PMI pusat, PMI provinsi, PMI kabupaten/kota, relawan, dan masyarakat.


Tidak Sekadar Belajar Teori


Salah satu keunggulan pelatihan ini terletak pada kurikulum yang digunakan.


Materi yang diberikan tidak hanya berisi teori dasar mengenai pengendalian KLB dan surveillance, tetapi juga dilengkapi pengalaman lapangan yang selama ini diterapkan oleh Divisi Kesehatan dan Sosial PMI.


Peserta diajak memahami berbagai skenario yang mungkin terjadi di lapangan, mulai dari proses deteksi dini, penyampaian laporan, pengumpulan data, hingga koordinasi dengan berbagai pihak terkait.


Selain itu, modul pelatihan telah diselaraskan dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang relevan dengan ketentuan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.


Penyelarasan ini memastikan bahwa kompetensi yang diperoleh peserta tidak hanya sesuai dengan kebutuhan PMI, tetapi juga mengacu pada standar nasional yang berlaku.


Manfaat Pelatihan bagi Masyarakat


Lalu apa manfaat pelatihan ini bagi masyarakat umum?


Jawabannya sangat besar.


Ketika suatu daerah memiliki sumber daya manusia yang memahami pengendalian KLB dan surveillance, proses identifikasi masalah kesehatan dapat dilakukan lebih cepat.


Misalnya, jika ditemukan peningkatan gejala tertentu di suatu komunitas, informasi tersebut dapat segera dikumpulkan dan diverifikasi.


Langkah tersebut memungkinkan instansi terkait mengambil tindakan lebih awal sebelum situasi berkembang menjadi lebih serius.


Pada akhirnya, masyarakat menjadi pihak yang paling diuntungkan karena risiko penyebaran penyakit dapat ditekan.


Selain itu, pelatihan ini juga memperkuat budaya kesiapsiagaan yang selama ini menjadi bagian penting dalam gerakan kemanusiaan PMI.


Kolaborasi Internasional Perkuat Pembelajaran


Kehadiran peserta dari Malaysia, Timor Leste, dan Brunei Darussalam memberikan nilai tambah tersendiri dalam pelatihan ini.


Selain memperkaya diskusi, keikutsertaan peserta internasional membuka peluang pertukaran pengalaman mengenai praktik pengendalian wabah dan pemberdayaan masyarakat di negara masing-masing.


Masalah kesehatan masyarakat saat ini tidak lagi dapat dipandang sebagai isu lokal semata.


Mobilitas global membuat ancaman penyakit dapat melampaui batas wilayah dan negara dalam waktu singkat.


Karena itu, pembelajaran lintas negara menjadi aset penting bagi organisasi kemanusiaan dalam memperkuat kesiapsiagaan regional.


Peserta Rasakan Dampak Positif


Fatima dari Bulan Sabit Merah Brunei Darussalam menjadi salah satu peserta yang merasakan manfaat langsung dari kegiatan tersebut.


"Menurut saya, pelatihan ini sangat bermanfaat, khususnya bagi para pemimpin masyarakat yang ingin membangun komunitas yang tangguh dan meningkatkan kemampuan dalam membantu masyarakat," ujarnya.

 

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pelatihan ini tidak hanya relevan bagi organisasi kemanusiaan, tetapi juga bagi para pemimpin komunitas yang memiliki peran penting dalam membangun ketahanan masyarakat.


Kemampuan mengidentifikasi masalah lebih awal, mengoordinasikan sumber daya, dan memberikan edukasi kepada masyarakat merupakan keterampilan yang sangat dibutuhkan saat ini.


Membangun Komunitas yang Lebih Tangguh


Pada akhirnya, tujuan utama pelatihan ini bukan hanya menghasilkan peserta yang memiliki sertifikat atau pengetahuan baru.


Yang lebih penting adalah membangun komunitas yang lebih tangguh menghadapi berbagai tantangan kesehatan di masa depan.


PMI memahami bahwa ancaman kesehatan tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Namun dampaknya dapat diminimalkan jika masyarakat memiliki pengetahuan, kemampuan, dan jaringan pendukung yang memadai.


Melalui pelatihan Koordinator Pengendalian KLB dan Surveillance Berbasis Masyarakat ini, PMI menunjukkan komitmennya untuk terus memperkuat kesiapsiagaan bangsa dari tingkat komunitas.


Ketahanan kesehatan bukan hanya urusan rumah sakit atau pemerintah. Ketahanan kesehatan adalah tanggung jawab bersama yang harus dibangun oleh masyarakat, relawan, organisasi kemanusiaan, dan seluruh pemangku kepentingan.


Ketika masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup, ketika relawan memiliki keterampilan yang memadai, dan ketika jejaring koordinasi bekerja dengan baik, maka kemampuan menghadapi ancaman kesehatan juga akan semakin kuat.


Pelatihan yang digelar di Solo ini menjadi bukti bahwa membangun ketahanan kesehatan tidak dimulai ketika krisis datang, melainkan jauh sebelumnya, melalui investasi pada manusia, pengetahuan, dan semangat kemanusiaan yang terus tumbuh untuk melindungi sesama.


Penulis: Musa K. 
Editor: Redaksi
Tutup Iklan