Mahasiswa Hukum UMM Sosialisasikan Pentingnya Pendaftaran Tanah, Pemilik Petok D Masih Hadapi Berbagai Kendala di Gresik
![]() |
Kegiatan
tersebut mengangkat tema "Urgensi Pendaftaran Hak Atas Tanah" dengan
tujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat mengenai
pentingnya pendaftaran tanah sebagai upaya memperoleh kepastian dan
perlindungan hukum atas kepemilikan tanah. Pelaksanaan kegiatan dilakukan
melalui wawancara langsung dengan masyarakat, pemaparan materi edukasi hukum,
serta diskusi dan tanya jawab mengenai permasalahan pertanahan yang masih
dijumpai di lingkungan masyarakat.
Identifikasi Permasalahan Tanah melalui Wawancara Langsung
Sebagai
bagian dari pelaksanaan kegiatan, mahasiswa melakukan wawancara dengan
masyarakat untuk mengidentifikasi kondisi kepemilikan tanah, khususnya tanah
yang masih menggunakan dokumen lama berupa Letter C atau Petok D dan belum
memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). Wawancara tersebut bertujuan memperoleh
gambaran mengenai status dokumen tanah, riwayat pendaftaran, kendala
administrasi, serta pemahaman masyarakat terhadap prosedur pendaftaran tanah.
Salah
satu permasalahan yang ditemukan berasal dari hasil wawancara dengan seorang
narasumber bernama Kasni, yang menyatakan dirinya sebagai pemilik langsung atas
sebidang tanah di Jalan Petiken, Dusun Petiken, Desa Petiken, Kecamatan
Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
Berdasarkan
keterangan narasumber, tanah tersebut memiliki luas kurang lebih 2.300 meter
persegi dan sampai saat wawancara dilakukan masih menggunakan dokumen yang
disebut sebagai Petok D atas nama Kasni. Tanah tersebut belum pernah
didaftarkan untuk memperoleh Sertifikat Hak Milik (SHM).
Narasumber
menyampaikan bahwa dirinya masih memiliki dokumen Petok D beserta bukti
pembayaran pajak. Namun, nomor dokumen tersebut tidak lagi diingat secara
pasti. Keaslian dan kelengkapan dokumen yang dimiliki juga masih memerlukan
pemeriksaan lebih lanjut.
Meskipun
belum memiliki sertifikat hak atas tanah, Kasni menerangkan bahwa tetangga di
sekitar lokasi mengetahui tanah tersebut merupakan miliknya. Ia juga
menyampaikan bahwa selama ini tidak terdapat sengketa kepemilikan, keberatan
dari pihak lain, persoalan warisan, maupun permasalahan batas tanah.
Menariknya,
berdasarkan hasil wawancara, kendala utama yang menyebabkan tanah tersebut
belum didaftarkan bukan karena adanya sengketa, melainkan faktor usia
narasumber yang sudah lanjut serta keterbatasan informasi dan pemahaman
mengenai prosedur pengurusan sertifikat tanah.
Kasni
juga mengungkapkan bahwa sebelumnya pernah terdapat program Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap (PTSL). Namun, dirinya tidak mengikuti program tersebut
karena keterbatasan pemahaman mengenai mekanisme pelaksanaan dan faktor usia
yang membuatnya kesulitan mengikuti proses pengurusan.
Kondisi
tersebut menjadi salah satu gambaran bahwa persoalan pendaftaran tanah di
masyarakat tidak selalu berkaitan dengan konflik kepemilikan. Minimnya
informasi, pemahaman hukum, serta keterbatasan dalam mengakses pelayanan
administrasi pertanahan juga dapat menjadi hambatan bagi masyarakat untuk
memperoleh sertifikat tanah.
Pemaparan Materi mengenai Urgensi Pendaftaran Hak Atas Tanah
Setelah
melakukan identifikasi permasalahan melalui wawancara, mahasiswa melanjutkan
kegiatan dengan memberikan edukasi hukum melalui pemaparan materi mengenai
urgensi pendaftaran hak atas tanah.
Materi
yang disampaikan meliputi pengertian dan dasar hukum pendaftaran tanah,
pentingnya kepemilikan sertifikat sebagai bentuk kepastian hukum, perbedaan
dokumen pertanahan lama dengan sertifikat hak atas tanah, serta persyaratan dan
tata cara pendaftaran tanah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Mahasiswa
juga memberikan pemahaman mengenai tahapan yang perlu ditempuh masyarakat untuk
mendaftarkan tanah, mulai dari mempersiapkan dokumen yang berkaitan dengan
riwayat kepemilikan atau penguasaan tanah, melakukan konsultasi kepada
pemerintah desa atau kelurahan, hingga mengajukan permohonan dan mengikuti
proses pemeriksaan serta pengukuran oleh Kantor Pertanahan sesuai prosedur yang
berlaku.
Selain
membahas prosedur pendaftaran, pemaparan materi juga menekankan berbagai risiko
dan dampak apabila tanah tidak didaftarkan. Di antaranya adalah kesulitan dalam
membuktikan hak atas tanah, potensi timbulnya permasalahan mengenai batas dan
kepemilikan, serta hambatan ketika tanah akan dialihkan, dijadikan jaminan,
atau dilakukan perbuatan hukum lainnya.
Melalui
penyampaian materi tersebut, mahasiswa berupaya memberikan pemahaman bahwa
pendaftaran tanah bukan sekadar memenuhi kebutuhan administrasi, melainkan
merupakan langkah penting untuk memperoleh kepastian hukum mengenai status hak,
identitas pemegang hak, serta data fisik dan yuridis suatu bidang tanah.
Diskusi dan Tanya Jawab Bersama Masyarakat
Rangkaian
kegiatan selanjutnya dilaksanakan melalui diskusi dan sesi tanya jawab bersama
masyarakat. Dalam sesi tersebut, masyarakat diberikan kesempatan untuk
menyampaikan pertanyaan, pengalaman, maupun kendala yang berkaitan dengan
kepemilikan dan pendaftaran tanah.
Diskusi
ini menjadi sarana bagi mahasiswa untuk memberikan penjelasan lebih lanjut
mengenai persoalan pertanahan yang dihadapi masyarakat, khususnya terkait
dokumen Letter C, Petok D, bukti pembayaran pajak, persyaratan pendaftaran
tanah, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memperoleh sertifikat
hak atas tanah.
Melalui
komunikasi dua arah tersebut, mahasiswa tidak hanya menyampaikan materi secara
teoritis, tetapi juga berupaya menghubungkan ketentuan hukum dengan kondisi
nyata yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian, informasi yang diberikan
diharapkan lebih mudah dipahami dan dapat menjadi pengetahuan praktis bagi
masyarakat dalam mengurus administrasi pertanahannya.
Pendaftaran Tanah sebagai Upaya Memberikan Kepastian Hukum
Pentingnya
pendaftaran tanah telah ditegaskan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Ketentuan tersebut
mengamanatkan penyelenggaraan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia
untuk menjamin kepastian hukum.
Pendaftaran
tanah mencakup kegiatan pengukuran, pemetaan, pembukuan tanah, pendaftaran hak
atas tanah, serta penerbitan surat tanda bukti hak. Melalui proses tersebut,
data fisik dan data yuridis mengenai suatu bidang tanah dapat tercatat secara
resmi dalam administrasi pertanahan.
Masyarakat
juga perlu memahami bahwa dokumen lama seperti Letter C atau Petok D tidak
dapat disamakan dengan Sertifikat Hak Milik. Begitu pula bukti pembayaran Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) yang merupakan bukti pemenuhan kewajiban perpajakan,
bukan sertifikat hak atas tanah.
Selain
itu, Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 mengatur mengenai
kewajiban pendaftaran alat bukti tertulis tanah bekas milik adat yang dimiliki
perseorangan paling lama lima tahun sejak peraturan tersebut berlaku. Setelah
jangka waktu tersebut berakhir, dokumen yang termasuk dalam ketentuan tersebut
tidak lagi dapat digunakan sebagai alat pembuktian hak atas tanah dan hanya
menjadi petunjuk dalam rangka pendaftaran tanah.
Ketentuan
ini menjadi perhatian penting bagi masyarakat yang masih mengandalkan dokumen
pertanahan lama. Oleh karena itu, masyarakat perlu memperoleh informasi yang
benar dan melakukan konsultasi kepada Kantor Pertanahan setempat untuk
mengetahui status, riwayat, serta prosedur pendaftaran tanah yang sesuai dengan
ketentuan hukum.
PTSL sebagai Salah Satu Upaya Percepatan Pendaftaran Tanah
Dalam
rangka mendorong percepatan pendaftaran tanah di Indonesia, pemerintah juga
menyelenggarakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program
tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap.
PTSL
merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilaksanakan
secara serentak terhadap objek pendaftaran tanah dalam satu wilayah desa atau
kelurahan.
Keberadaan
program ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memberikan kesempatan
kepada masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya sesuai dengan persyaratan dan
ketentuan yang berlaku. Namun, informasi mengenai pelaksanaan program,
persyaratan, serta mekanisme keikutsertaan perlu disampaikan secara merata agar
dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.
Kasus
yang dialami Kasni menjadi gambaran penting bahwa keberadaan program pemerintah
perlu diimbangi dengan penyebarluasan informasi dan pendampingan yang memadai,
terutama bagi masyarakat lanjut usia yang mengalami keterbatasan dalam memahami
proses administrasi pertanahan.
Wujud Implementasi Pembelajaran Hukum di Tengah Masyarakat
Melalui
kegiatan edukasi hukum, diskusi, dan wawancara tersebut, mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Malang memperoleh kesempatan untuk
mengidentifikasi secara langsung persoalan pertanahan yang dihadapi masyarakat
sekaligus mengimplementasikan pengetahuan hukum yang telah diperoleh selama
perkuliahan.
Kegiatan
ini menjadi bagian dari pembelajaran praktis mata kuliah Pendidikan dan Latihan
Kemahiran Hukum (PLKH) I, yang mendorong mahasiswa untuk tidak hanya memahami
ketentuan hukum secara teoritis, tetapi juga mampu menyampaikan dan
menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat.
Melalui
kegiatan tersebut, mahasiswa berharap masyarakat semakin memahami pentingnya
pendaftaran hak atas tanah, mengetahui kedudukan dokumen pertanahan yang
dimiliki, serta memahami prosedur yang dapat ditempuh untuk memperoleh
sertifikat hak atas tanah.
Selain
itu, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar
lebih memperhatikan administrasi pertanahan sebagai salah satu bentuk
perlindungan terhadap hak dan kepemilikan tanah, sehingga potensi permasalahan
pertanahan di kemudian hari dapat diminimalkan.
Kegiatan
ini dilaksanakan oleh Kelompok Sosialisasi Urgensi Pendaftaran Tanah
PLKH I, di bawah naungan Laboratorium Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Malang, dengan instruktur pembimbing Ibu
Cindy Monique, S.H., M.H.
Identitas Kelompok Sosialisasi Urgensi Pendaftaran Tanah PLKH I:
- Khadiq Khalimi Subhi —
202310110311054
- Akbar Nusabakti —
202310110311058
- Muhammad Al Muhaqqiq —
202310110311059
- Alpin — 202310110311063
- Elvina Vania Azizah —
202310110311068
Universitas: Universitas Muhammadiyah
Malang (UMM)
Fakultas: Fakultas Hukum
Laboratorium: Laboratorium Hukum Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
Instruktur Pembimbing PLKH I: Cindy
Monique, S.H., M.H.
