Gerindra Demak Desak Polisi Bongkar Aktor Intelektual Dugaan Penyadapan Prabowo Subianto
LINTAS6.com, Demak – Dugaan penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, memantik reaksi dari jajaran Partai Gerindra di daerah. Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Demak, H. Maskuri, mendesak aparat kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut hingga menemukan pihak-pihak yang diduga berada di balik aksi penyadapan, termasuk kemungkinan adanya aktor intelektual yang merancang dan mengendalikan operasi tersebut.
Menurut Maskuri, dugaan penyadapan terhadap seorang kepala negara tidak dapat dipandang sebagai persoalan biasa. Selain menyangkut hak privasi seseorang, tindakan tersebut berpotensi menyentuh aspek keamanan nasional apabila informasi yang diperoleh oleh pihak tidak berwenang berkaitan dengan data strategis negara.
Ia menilai setiap dugaan penyadapan harus diproses secara serius dan transparan agar masyarakat memperoleh kepastian mengenai fakta yang sebenarnya terjadi.
“Sebagai warga negara dan pimpinan Partai Gerindra di Demak, kami sangat menyayangkan tindakan seperti itu. Penyadapan terhadap Presiden dapat mengganggu privasi sekaligus berpotensi membahayakan negara apabila informasi yang bersifat rahasia sampai bocor kepada pihak lain,” ujar Maskuri.
Pernyataan itu disampaikan sebagai bentuk keprihatinan terhadap isu yang berkembang di ruang publik. Bagi Maskuri, posisi Presiden tidak hanya sebagai individu, tetapi juga simbol negara sehingga setiap dugaan pelanggaran yang menyasar kepala negara harus ditangani secara profesional sesuai koridor hukum.
Ia menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang mengatur secara jelas mekanisme penyadapan. Oleh karena itu, tindakan penyadapan hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melalui prosedur yang sah.
Apabila nantinya ditemukan adanya aktivitas penyadapan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, maka siapapun yang terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
“Semua harus tunduk pada hukum. Kalau memang ada pihak yang melakukan tindakan di luar kewenangan dan melanggar aturan, maka proses hukum harus berjalan sebagaimana mestinya tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Lebih lanjut, Maskuri meminta Kepolisian Republik Indonesia bekerja secara independen dan transparan dalam menangani perkara tersebut. Ia berharap penyidik tidak hanya berhenti pada pelaku lapangan, melainkan juga mampu mengungkap pihak yang diduga menjadi perancang atau pemberi perintah.
Menurutnya, pengungkapan aktor intelektual menjadi bagian penting dalam proses penegakan hukum karena akan memberikan gambaran utuh mengenai motif di balik dugaan penyadapan tersebut.
“Kami meminta Polri mengusut sampai tuntas siapa aktor intelektual di balik penyadapan itu beserta motifnya. Jika tindakan tersebut terbukti tidak dibenarkan undang-undang, harus ada penindakan tanpa pandang bulu terhadap siapa pun pelakunya,” katanya.
Maskuri menambahkan, masyarakat membutuhkan kepastian hukum sekaligus jaminan bahwa hak privasi setiap warga negara mendapat perlindungan. Terlebih jika dugaan tindakan tersebut menyangkut pejabat tinggi negara yang memiliki akses terhadap berbagai informasi strategis.
Ia menilai penegakan hukum yang tegas akan memberikan pesan kuat bahwa pelanggaran terhadap aturan tidak dapat ditoleransi, siapa pun pihak yang berada di belakangnya.
Di sisi lain, pria yang memimpin Gerindra Demak tersebut menegaskan bahwa persoalan hukum harus dipisahkan dari aktivitas politik dan organisasi partai. Menurutnya, kader Partai Gerindra di daerah tetap menjalankan aktivitas seperti biasa sambil menunggu proses hukum berjalan.
“Terkait organisasi, kami tidak menerima instruksi khusus dari DPP mengenai isu tersebut. Yang ada justru arahan agar seluruh kader menjaga situasi tetap kondusif dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh keadaan,” jelasnya.
Instruksi tersebut, lanjut Maskuri, menunjukkan komitmen partai untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Seluruh kader diminta menyerahkan penanganan perkara kepada aparat penegak hukum dan tidak melakukan spekulasi yang dapat menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
Sementara itu, DPC Gerindra Kabupaten Demak juga tengah fokus pada penguatan kelembagaan partai melalui agenda konsolidasi internal. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada pertengahan November 2026 dengan melibatkan ketua, sekretaris, bendahara, serta jajaran pengurus hingga tingkat ranting.
Konsolidasi tersebut dilakukan guna memperkuat struktur organisasi sekaligus memastikan kesiapan partai menghadapi agenda politik jangka panjang.
Setelah agenda konsolidasi selesai dilaksanakan, Gerindra Demak juga berencana menyelenggarakan lokakarya pemenangan pemilu pada awal tahun 2027. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari tahapan awal dalam menyiapkan strategi menghadapi Pemilu 2029.
Meski demikian, Maskuri menegaskan seluruh agenda organisasi tetap berjalan terpisah dari kasus dugaan penyadapan yang sedang menjadi perhatian publik. Menurutnya, penanganan perkara sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
Ia berharap penyelidikan yang dilakukan kepolisian mampu memberikan kejelasan berdasarkan fakta dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
“Harapan kami sederhana, hukum ditegakkan secara profesional, transparan, dan objektif. Siapa pun yang terbukti bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya.
