PMI Perkuat Penanganan Kemanusiaan dengan Pendekatan Pelibatan Masyarakat dan Akuntabilitas
0 menit baca
Pendekatan ini menempatkan masyarakat bukan sekadar sebagai penerima bantuan pasif, melainkan sebagai mitra setara dalam setiap program kemanusiaan yang dijalankan.
Melalui CEA, PMI berkomitmen membangun hubungan yang bermakna dengan masyarakat, dengan mengintegrasikan partisipasi aktif, komunikasi terbuka, serta mekanisme umpan balik yang efektif.
Melalui CEA, PMI berkomitmen membangun hubungan yang bermakna dengan masyarakat, dengan mengintegrasikan partisipasi aktif, komunikasi terbuka, serta mekanisme umpan balik yang efektif.
Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan memberdayakan masyarakat agar dapat menghadapi risiko bencana secara mandiri dan terorganisir.
M. Nashir Jamaludin, pendamping CEA dari PMI pusat, menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam setiap langkah kemanusiaan PMI.
Ia menambahkan bahwa umpan balik dari masyarakat sangat krusial, terutama di tengah situasi bencana seperti banjir dan longsor yang melanda Provinsi Aceh pada November 2025. Umpan balik tersebut menjadi landasan evaluasi dan pengembangan layanan PMI agar lebih responsif dan tepat sasaran di masa mendatang.
PMI tidak hanya fokus pada pemberian bantuan, tetapi juga pada edukasi agar bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
M. Nashir Jamaludin, pendamping CEA dari PMI pusat, menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam setiap langkah kemanusiaan PMI.
“Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap tindakan PMI dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang kami layani.”
Ia menambahkan bahwa umpan balik dari masyarakat sangat krusial, terutama di tengah situasi bencana seperti banjir dan longsor yang melanda Provinsi Aceh pada November 2025. Umpan balik tersebut menjadi landasan evaluasi dan pengembangan layanan PMI agar lebih responsif dan tepat sasaran di masa mendatang.
PMI tidak hanya fokus pada pemberian bantuan, tetapi juga pada edukasi agar bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
M. Nashir menjelaskan,
Dengan pendekatan ini, PMI ingin memastikan bahwa bantuan yang disalurkan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi penerima manfaat.
Untuk memperkuat implementasi CEA, PMI secara berkesinambungan mengadakan orientasi dan pelatihan di berbagai tingkatan. Selain itu, PMI juga memperkenalkan layanan pengaduan di unit pelayanan setempat agar masyarakat dapat menyampaikan keluhan atau masukan secara langsung.
PMI juga aktif berkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait dalam penanganan bencana, sehingga respons kemanusiaan dapat berjalan lebih sinergis dan efektif.
Muhammad Agam Alirullah, Ketua PMI Lhokseumawe, menyampaikan harapannya agar sistem dan kinerja PMI dapat dioptimalkan melalui digitalisasi.
Relawan PMI menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan prinsip-prinsip CEA di lapangan. Mereka mendapatkan bimbingan teknis (bimtek) untuk memahami dan menerapkan pendekatan ini secara tepat.
Putri Ramadani, relawan PMI Lhokseumawe, berbagi pengalaman,
Melalui pelibatan masyarakat yang inklusif ini, PMI memastikan bahwa suara semua kelompok masyarakat, termasuk yang rentan, didengar dan diperhatikan.
Pendekatan CEA bukan sekadar konsep, melainkan landasan penting dalam membangun kepercayaan dan akuntabilitas antara PMI dan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan dan evaluasi program, PMI menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan harus tepat sasaran dan berkelanjutan.
Langkah ini menjadi tonggak penting dalam menguatkan peran PMI sebagai lembaga kemanusiaan yang responsif dan bertanggung jawab, khususnya dalam menghadapi tantangan bencana yang semakin kompleks.
“Kita harapkan relawan di semua kabupaten/kota bisa melakukan pendataan, tidak hanya sekedar memberikan bantuan, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang penggunaannya. Contohnya, bantuan berupa alat masak, alat kebersihan, dan lain-lain disalurkan dengan tujuan agar masyarakat benar-benar dapat memanfaatkan bantuan secara efektif.”
Dengan pendekatan ini, PMI ingin memastikan bahwa bantuan yang disalurkan dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi penerima manfaat.
Untuk memperkuat implementasi CEA, PMI secara berkesinambungan mengadakan orientasi dan pelatihan di berbagai tingkatan. Selain itu, PMI juga memperkenalkan layanan pengaduan di unit pelayanan setempat agar masyarakat dapat menyampaikan keluhan atau masukan secara langsung.
PMI juga aktif berkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait dalam penanganan bencana, sehingga respons kemanusiaan dapat berjalan lebih sinergis dan efektif.
Muhammad Agam Alirullah, Ketua PMI Lhokseumawe, menyampaikan harapannya agar sistem dan kinerja PMI dapat dioptimalkan melalui digitalisasi.
“Ini akan menjadi sarana memperbaiki diri kita ke depan,” ujarnya, menekankan pentingnya kemudahan akses informasi bagi masyarakat.
Relawan PMI menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan prinsip-prinsip CEA di lapangan. Mereka mendapatkan bimbingan teknis (bimtek) untuk memahami dan menerapkan pendekatan ini secara tepat.
Putri Ramadani, relawan PMI Lhokseumawe, berbagi pengalaman,
“Kami jadi banyak belajar, cara masyarakat menyampaikan masukan dengan berbagai kategori, baik dari lansia atau disabilitas, sehingga kita dapat menghubungi mereka kembali untuk tindak lanjut.”
Melalui pelibatan masyarakat yang inklusif ini, PMI memastikan bahwa suara semua kelompok masyarakat, termasuk yang rentan, didengar dan diperhatikan.
Pendekatan CEA bukan sekadar konsep, melainkan landasan penting dalam membangun kepercayaan dan akuntabilitas antara PMI dan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan dan evaluasi program, PMI menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan harus tepat sasaran dan berkelanjutan.
Langkah ini menjadi tonggak penting dalam menguatkan peran PMI sebagai lembaga kemanusiaan yang responsif dan bertanggung jawab, khususnya dalam menghadapi tantangan bencana yang semakin kompleks.
Penulis: Nur A.
Editor: Redaksi
