LINTAS6.com, KUDUS - Sosialisme Islam kembali menjadi topik pembahasan dalam ruang publik setelah DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Kudus menggelar Focus Group Discussion (FGD) dan bedah buku bertema sosialisme Islam di Pendopo Belakang Kabupaten Kudus, Minggu (8/11/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan tokoh agama, akademisi, aktivis, hingga politisi untuk mendiskusikan pemikiran yang tertuang dalam buku Islam dan Sosialisme karya H.O.S. Tjokroaminoto dan Sosialisme Islam karya Ali Syari'ati. Diskusi tidak hanya membahas teori, tetapi juga menghubungkannya dengan persoalan nyata yang saat ini dihadapi masyarakat, mulai dari ketimpangan ekonomi, monopoli usaha, perlindungan tenaga kerja, hingga tantangan ekonomi digital.

Di tengah pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi yang terus berkembang, masih terdapat masyarakat yang belum menikmati hasil pembangunan secara merata. Kondisi tersebut menjadi alasan mengapa gagasan mengenai keadilan sosial kembali dianggap relevan untuk diperbincangkan.

Bagi PKB Kudus, diskusi ini bukan sekadar kajian akademik, melainkan bagian dari upaya mencari solusi atas berbagai persoalan sosial yang masih dihadapi masyarakat.

Ketimpangan Ekonomi Masih Menjadi Persoalan Bersama

Ketua DPC PKB Kudus, Hj. Ida Nur Sa'adah, mengungkapkan bahwa kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin masih terlihat dalam kehidupan masyarakat saat ini.

Menurutnya, pembangunan ekonomi yang berhasil seharusnya tidak hanya menciptakan pertumbuhan, tetapi juga mampu menghadirkan pemerataan dan kesejahteraan yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan ketimpangan bukan hanya masalah ekonomi semata. Ketimpangan juga berkaitan dengan akses pendidikan, kesempatan kerja, perlindungan sosial, hingga peluang masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Karena itu, berbagai pihak perlu terlibat dalam mencari jalan keluar, termasuk partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi yang berperan dalam merumuskan kebijakan publik.

Apa yang Dimaksud dengan Sosialisme Islam?

Istilah sosialisme sering kali menimbulkan beragam persepsi di masyarakat. Namun dalam diskusi tersebut dijelaskan bahwa sosialisme Islam memiliki pendekatan yang berbeda dibanding sosialisme yang berkembang di dunia Barat.

Tokoh agama sekaligus Dewan Syuro DPP PKB, KH Ahmad Badawi Basyir, menjelaskan bahwa Islam memiliki konsep keadilan sosial yang bersumber langsung dari ajaran agama.

Menurutnya, sosialisme maupun kapitalisme merupakan hasil pemikiran manusia. Sementara Islam memiliki panduan yang lebih fundamental karena berlandaskan Al-Qur’an dan hadis.

Badawi menegaskan bahwa Islam mengajarkan keseimbangan antara kepemilikan individu dan tanggung jawab sosial. Seseorang diperbolehkan memiliki kekayaan, tetapi harus memperhatikan kepentingan masyarakat serta memenuhi kewajiban sosial yang melekat pada harta yang dimilikinya.

Dengan kata lain, Islam tidak menolak kekayaan. Namun Islam juga tidak membenarkan penumpukan kekayaan yang menyebabkan ketidakadilan sosial.

Keadilan Bukan Sekadar Bantuan Sosial

Dalam diskusi tersebut muncul satu gagasan penting bahwa keadilan sosial tidak cukup diwujudkan melalui bantuan sosial semata.

KH Ahmad Badawi Basyir menjelaskan bahwa tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kemampuan masyarakat agar dapat mandiri dan sejahtera.

Pandangan ini menarik karena menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai penerima bantuan.

Dalam praktiknya, pemberdayaan dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan, akses modal usaha, pendampingan UMKM, hingga penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan.

Melalui pendekatan tersebut, masyarakat diharapkan mampu memperbaiki kondisi ekonominya secara mandiri dan berkelanjutan.

Monopoli Ekonomi Jadi Perhatian

Selain membahas ketimpangan pendapatan, diskusi juga menyoroti persoalan monopoli ekonomi yang dinilai dapat menghambat pemerataan kesejahteraan.

Anggota DPR RI Fraksi PKB, Hj. Hindun Anisah, mengatakan bahwa sosialisme Islam lahir dari semangat melawan ketidakadilan, penindasan, dan penguasaan ekonomi oleh segelintir kelompok.

Menurutnya, praktik monopoli dapat menciptakan ketimpangan yang semakin lebar apabila tidak dikendalikan melalui regulasi yang adil.

Ia menjelaskan bahwa instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah merupakan bentuk distribusi sosial yang berfungsi menjaga keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.

Dengan adanya distribusi yang lebih merata, manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh lebih banyak orang.

Tantangan Baru: Ketidakadilan di Era Digital

Menariknya, forum tersebut tidak hanya membahas persoalan ekonomi konvensional, tetapi juga tantangan yang muncul di era digital.

Hindun Anisah menilai bahwa bentuk ketidakadilan saat ini tidak lagi hanya berupa penjajahan fisik atau kolonialisme sebagaimana masa lalu.

Menurutnya, muncul bentuk-bentuk baru ketimpangan yang memerlukan perhatian bersama, seperti pinjaman online ilegal, kesenjangan digital, hingga praktik ekonomi yang merugikan masyarakat kecil.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa perjuangan menghadapi ketidakadilan harus mengikuti perkembangan zaman. Bentuk ancaman yang berubah menuntut solusi yang lebih adaptif dan relevan.

Pentingnya Pendidikan Politik bagi Generasi Muda

Salah satu isu yang mendapat perhatian dalam diskusi adalah pentingnya pendidikan politik bagi generasi muda.

Menurut para peserta forum, generasi muda harus memiliki kemampuan memahami berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi di sekitarnya.

Pendidikan politik bukan hanya berkaitan dengan pemilu atau partai politik. Lebih dari itu, pendidikan politik membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat menentukan pilihan politik secara rasional dan tidak mudah terpengaruh oleh praktik politik transaksional.

Generasi muda juga diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang mendorong lahirnya kepemimpinan yang berintegritas dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Perlindungan Pekerja Harus Diperkuat

Forum juga menyoroti pentingnya perlindungan tenaga kerja, khususnya bagi kelompok yang selama ini rentan mengalami ketidakadilan.

Kelompok pekerja informal, perempuan, dan penyandang disabilitas dinilai masih membutuhkan perhatian yang lebih besar dalam berbagai kebijakan ketenagakerjaan.

Perlindungan terhadap pekerja bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan martabat manusia dan hak-hak dasar warga negara.

Ketika pekerja memperoleh perlindungan yang memadai, produktivitas dapat meningkat dan kesejahteraan masyarakat akan ikut terdorong.

Karena itu, aspek perlindungan tenaga kerja menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan keadilan sosial yang menjadi tujuan utama pembangunan nasional.

Dari Diskusi Menuju Gerakan Sosial

Bagi PKB Kudus, diskusi mengenai sosialisme Islam diharapkan tidak berhenti sebagai forum intelektual semata.

Gagasan yang muncul perlu diterjemahkan menjadi langkah konkret yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Baik melalui penguatan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan UMKM, perlindungan pekerja, peningkatan pendidikan politik, maupun berbagai program sosial lainnya.

Pada akhirnya, tujuan utama dari seluruh pembahasan tersebut adalah menghadirkan kehidupan yang lebih adil, sejahtera, dan bermartabat bagi masyarakat.

Di tengah berbagai tantangan ekonomi dan sosial yang terus berkembang, nilai-nilai keadilan, pemberdayaan, dan kepedulian yang terkandung dalam konsep sosialisme Islam dinilai masih relevan sebagai inspirasi untuk membangun masa depan yang lebih baik.