lintas6.com, Ponorogo - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ponorogo menggelar uji publik untuk Rancangan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tahun 2025 pada Rabu, 10 Desember 2025. Acara yang berlangsung di Guest Ndalem Katong Ponorogo ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, camat, Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), perwakilan disabilitas, serta Palang Merah Indonesia (PMI).
Pembukaan resmi acara dilakukan oleh Masun, Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo, yang menekankan pentingnya RPB sebagai alat strategis dalam menghadapi bencana. Menurut Masun, dokumen ini bukan hanya menjadi panduan operasional, tetapi juga sebagai sarana kolaborasi antar sektor yang perlu dioptimalkan dalam penanggulangan bencana.
Masun mengungkapkan beberapa kendala yang dihadapi dalam penanggulangan bencana, salah satunya adalah kurangnya koordinasi lintas sektor. Dia menjelaskan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama, melibatkan berbagai sektor termasuk infrastruktur, kesehatan, sosial, dan pendidikan. Oleh karena itu, RPB dirancang untuk mengintegrasikan semua sektor dalam satu kerangka kerja guna meningkatkan efektivitas dalam mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan bencana.
“Bencana adalah urusan kita bersama, bukan hanya tugas BPBD. Partisipasi semua elemen masyarakat sangat penting agar RPB ini menjadi panduan dinamis yang dapat diandalkan ketika bencana melanda,” tegas Masun.
Uji publik ini diharapkan dapat menghasilkan masukan konstruktif dari berbagai pihak demi finalisasi RPB yang akan dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Masun menambahkan, integrasi kebijakan dan kesiapan teknis sangat diperlukan untuk menghadapi bencana di masa mendatang.
Dengan langkah progresif ini, Kabupaten Ponorogo berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama lintas sektor yang didasari semangat gotong-royong dalam penanggulangan bencana. Uji publik ini diharapkan bukan hanya menjadi harapan, tetapi juga sebuah keharusan dalam mengoptimalkan mitigasi dan penanggulangan bencana di masa depan.
Melalui pendekatan terstruktur dan holistik, Ponorogo berambisi untuk menjadi model penanggulangan bencana yang efektif dan efisien bagi daerah-daerah lain di Indonesia.
Pembukaan resmi acara dilakukan oleh Masun, Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo, yang menekankan pentingnya RPB sebagai alat strategis dalam menghadapi bencana. Menurut Masun, dokumen ini bukan hanya menjadi panduan operasional, tetapi juga sebagai sarana kolaborasi antar sektor yang perlu dioptimalkan dalam penanggulangan bencana.
Masun mengungkapkan beberapa kendala yang dihadapi dalam penanggulangan bencana, salah satunya adalah kurangnya koordinasi lintas sektor. Dia menjelaskan bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama, melibatkan berbagai sektor termasuk infrastruktur, kesehatan, sosial, dan pendidikan. Oleh karena itu, RPB dirancang untuk mengintegrasikan semua sektor dalam satu kerangka kerja guna meningkatkan efektivitas dalam mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan bencana.
“Bencana adalah urusan kita bersama, bukan hanya tugas BPBD. Partisipasi semua elemen masyarakat sangat penting agar RPB ini menjadi panduan dinamis yang dapat diandalkan ketika bencana melanda,” tegas Masun.
Uji publik ini diharapkan dapat menghasilkan masukan konstruktif dari berbagai pihak demi finalisasi RPB yang akan dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Masun menambahkan, integrasi kebijakan dan kesiapan teknis sangat diperlukan untuk menghadapi bencana di masa mendatang.
Dengan langkah progresif ini, Kabupaten Ponorogo berkomitmen untuk meningkatkan kerjasama lintas sektor yang didasari semangat gotong-royong dalam penanggulangan bencana. Uji publik ini diharapkan bukan hanya menjadi harapan, tetapi juga sebuah keharusan dalam mengoptimalkan mitigasi dan penanggulangan bencana di masa depan.
Melalui pendekatan terstruktur dan holistik, Ponorogo berambisi untuk menjadi model penanggulangan bencana yang efektif dan efisien bagi daerah-daerah lain di Indonesia.
Penulis: Nur A.
Editor: Redaksi
