lintas6.com, Kupang - Palang Merah Indonesia (PMI) menyelenggarakan kegiatan Evaluasi dan Perencanaan Memorandum of Understanding (MoU) Lintas Batas PMI dan Cruz Vermelha de Timor Leste (CVTL) atau Palang Merah Timor Leste di Kupang sejak tanggal 10-13 September 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Sotis Kupang.
Mari kita bergerak bersama sambil 'Tebarkan Kebaikan' untuk mewujudkan Kerja Sama Lintas Batas yang profesional, akuntabel, serta mendorong sinergitas bersama mewujudkan masyarakat yang aman dan tangguh di dua negara, Indonesia dan Timor Leste.
Kerja sama Cross Border itu suatu keniscayaan bagi PMI mengingat bahwa wilayah Indonesia berbatasan baik darat ataupun laut dengan negara lain seperti Timor Leste, tegas Puji Astuti dalam membuka sambutannya. Wakil Kepala Markas Pusat PMI ini, mengungkapkan bahwa PMI dan CVTL telah terikat dalam MoU terkait Lintas Batas dalam kurung waktu lima tahun sejak 2020 hingga 2025 ini. Maka, pada saat ini kita duduk bersama untuk mengevaluasi, sudah sejauh mana implementasi riil dari setiap ruang lingkup kerja sama itu di lapangan. Harapan Pengurus Pusat PMI, bahwa setiap MoU mesti memiliki target yang jelas agar bisa diukur capaiannya. Puji juga menyampaikan kondisi wilayah kerja PMI ini cukup luas dengan 34 Provinsi yang organisasinya sudah terbentuk dari 38 Provinsi di Indonesia serta telah membentuk hampir 479 PMI Cabang di level Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Sedangkan mewakili CVTL, NSD Coordinator Agapito Da Silva menggarisbawahi pentingnya kolaborasi dan komunikasi dalam pelaksanaan setiap kerjasama. Mewakili Sekjen CVTL, Agapito mengungkapkan bahwa setiap langkah strategis yang sudah ditetapkan dalam item MoU hanya bisa terwujud jika kita berkolaborasi dan berkomunikasi dengan intens. CVTL juga mengungkapkan terima kasih kepada PMI Pusat yang sudah menginisiasi MoU ini serta dukungan mitra ICRC, IFRC, American Red Cross dan juga PMI Provinsi NTT yang menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan evaluasi ini.
Ketua PMI Provinsi NTT, Ir. Alfridus Bria Seran menegaskan bahwa setiap niat baik pasti akan berjalan dengan baik. "Palang Merah adalah lembaga Internasional yang hadir dalam kondisi damai dan konflik. Kerja PMI dan CVTL selama lima tahun ini sangat luar biasa karena sudah mampu mendukung implementasi MoU baik pada tataran Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Kapasitas Organisasi maupun Pemberdayaan Masyarakat ", tegas Alfridus. Kita tentu menyadari bahwa tidak ada capaian yang sempurna, maka momen evaluasi ini kita perlu duduk bersama untuk mengkaji, mengidentifikasi, dan memilah mana hal yang sudah dilaksanakan dengan baik dan mana yang perlu diperkuat kembali sehingga melalui pembaharuan MoU nanti, kita bisa bergerak lebih efektif untuk hasil yang maksimal.
Lebih lanjut, Alfridus menggambarkan kondisi NTT ini merupakan wilayah terdepan Indonesia yang berbatasan langsung baik darat maupun laut dengan Timor Leste. Maka, kapasitas organisasi PMI juga perlu dievaluasi agar mampu mendukung kerjasama Lintas Batas ini. Tentunya, dalam spirit kemanusiaan kita mesti hadir dalam segala situasi baik damai ataupun konflik serta memberikan peran sesuai makna lambang PMI sebagai tanda pengenal dan pelindung. Maka dalam momentum bulan PMI ini, mari kita 'Tebarkan Kebaikan' kepada masyarakat baik di Indonesia maupun TimorLeste dalam setiap kebijakan dan program kerja kita.
Dalam materi pada hari kedua tentang Strategi Pengelolaan Perbatasan dan Koordinasi Lintas Batas, Kepala Badan Pengelolah Perbatasan Daerah Provinsi NTT (BPPD NTT), Ir. Maksi Y. E. Nenabu, MT menjabarkan tentang peran BPPD NTT.
BPPD bekerja sesuai Peraturan Gubernur NTT Nomor 10 tahun 2023 dengan empat mandat yaitu menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, serta melaksanakan evaluasi dan pelaksanaan.
Tugas utama BPPD NTT yakni pada bidang koordinasi perencanaan dan fasilitas kerjasama, mengingat bahwa di NTT ada 12 Kabupaten dan 88 Kecamatan yang masuk dalam kawasan perbatasan baik laut maupun darat dengan Timor Leste dan Australia.
Maksi juga menekankan peran lembaga mitra seperti PMI dalam Lintas Batas seperti koordinasi lintas lembaga dan wilayah, integrasi program PMI ke dalam rencana pembangunan perbatasan, kolaborasi dalam pendataan, pemantauan dan penanganan kelompok rentan. Iapun mengajak PMI dan CVTL agar mampu mendukung program perbatasan dengan semangat 'Jaga wilayahnya dan sejahterakan rakyatnya' baik di Indonesia maupun Timor Leste.
Kegiatan pembaharuan MoU ini telah menentukan kesepakatan tiga strategi penting Cross Border yaitu peningkatan kapasitas kerja sama dengan mitra, penguatan organisasi dalam layanan kemanusian dan membangun ketangguhan masyarakat terpadu diarea perbatasan yang akuntabel, inklusif dan berkelanjutan. Ketiga strategi kunci ini akan dijabarkan kembali ke dalam aktivitas kunci kemudian didetailka melalui program-program kerja Lintas Batas. Dengan demikian, akan diagendakan pada bulan November 2025 dilakukan pembaharuan dan penandatanganan MoU Lintas Batas PMI dan CVTL.
 |
| PMI DAN CVTL foto bersama setelah rapat Evaluasi dan Perencanaan Pembaharuan MoU Lintas Batas di Kupang (Foto Istimewa) |
Adapun kegiatan ini diikuti oleh PMI Pusat yang dihadiri oleh Wakil Kepala Markas, Kepala dan Staf Bidang Organisasi Perencanaan dan Hukum, Kasub dan Staf Bidang Humas dan Hubungan Internasional, Kasub Bidang Penanggulangan Bencana; PMI NTT dihadiri Ketua PMI NTT, Wakil Sekretaris, Kadiv Pelayanan Markas serta Kabid Adminitrasi dan Keuangan UDD; Ketua PMI TTU dan Sekretaris PMI Belu. Sedangkan dari CVTL dihadiri oleh perwakilan CVTL Nasional dan 3 Branch yaitu Bobonaru, Oecuse dan Covalima serta mitra gerakan perwakilan ICRC Indonesia, IFRC Indonesia dan Timor Leste, AmCross Indonesia dan Timor Leste serta Kepala BPPD NTT.
Disela-sela kegiatan, perwakilan CVTL juga mengunjungi dan melihat langsung mekanisme donor darah di UDD PMI Provinsi NTT serta berdiskusi terkait agenda kerja sama mendukung penguatan kapasitas untuk pembentukan Unit Donor Darah oleh CVTL di Timor Leste.
Penulis: Nur A.
Editor: Redaksi
