.png)
PMI ikuti Apel Kesiapsiagaan Hadapi Bencana di Polres Ponorogo
LINTAS6.com, PONOROGO – Upaya meningkatkan keselamatan masyarakat dari ancaman bencana terus diperkuat di Kabupaten Ponorogo. Salah satunya melalui Apel Gelar Pasukan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi Tahun 2026 yang digelar Polres Ponorogo, Rabu (4/11/2026).
Kegiatan ini menjadi bentuk kesiapan berbagai pihak dalam menghadapi musim penghujan yang berpotensi menimbulkan banjir, tanah longsor, maupun bencana hidrometeorologi lainnya. Tidak hanya melibatkan jajaran kepolisian, apel juga diikuti unsur TNI, Pemerintah Kabupaten Ponorogo, BPBD, PMI, organisasi masyarakat, dan relawan kemanusiaan.
Bagi masyarakat, kegiatan semacam ini memiliki arti penting. Semakin baik kesiapan pemerintah dan lembaga pendukung, semakin cepat pula penanganan yang bisa diberikan ketika bencana terjadi. Mulai dari proses evakuasi, pertolongan pertama, pelayanan kesehatan, hingga distribusi bantuan logistik dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi.
Kapolres Ponorogo AKBP Damus Asa menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan langkah mitigasi dengan memetakan sejumlah wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap bencana.
"Hampir semua di wilayah Jatim juga melaksanakan apel kesiapsiagaan ini. Dan kita sudah melakukan mitigasi dan antisipasi, terutama di wilayah perkotaan yang biasanya rawan banjir dan wilayah Kabupaten Ponorogo daerah atas, daerah pegunungan seperti Ngebel, yang daerah rawan untuk tanah longsor dan sebagainya," ujarnya.
Menurut Damus, wilayah perkotaan menjadi perhatian karena memiliki potensi genangan saat curah hujan tinggi. Sementara itu, kawasan pegunungan seperti Ngebel memerlukan kewaspadaan lebih terhadap kemungkinan terjadinya longsor yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat maupun akses transportasi.
Kesiapan Personel untuk Masyarakat
Selain melakukan pemetaan wilayah rawan bencana, Polres Ponorogo juga memastikan seluruh personel dan peralatan pendukung berada dalam kondisi siap digunakan kapan saja.
Langkah ini bertujuan agar saat terjadi keadaan darurat, proses penanganan bisa segera dilakukan tanpa harus menunggu persiapan tambahan. Kesiapan sejak dini menjadi salah satu faktor penting dalam mengurangi dampak bencana.
"Personel hampir semuanya kita libatkan, siaga satu. Jadi ketika ada kejadian bencana tidak kalang-kabut menyiapkan, tapi dari saat ini sudah-sudah kita siapkan semuanya," kata Damus.
Kondisi siaga tersebut meliputi kesiapan personel, kendaraan operasional, alat komunikasi, hingga perlengkapan evakuasi yang diperlukan saat penanganan di lapangan.
Bagi masyarakat, kesiapan ini memberikan rasa aman karena pemerintah dan aparat telah memiliki sistem respons yang siap diaktifkan sewaktu-waktu.
Mitigasi Jadi Langkah Penting
Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita menyebut bahwa kegiatan apel kesiapsiagaan merupakan bentuk mitigasi yang harus terus dilakukan secara bersama-sama.
Menurutnya, tidak ada pihak yang dapat memprediksi kapan bencana akan terjadi. Karena itu, semua elemen perlu membangun kesiapan sejak awal.
"Kerjasama semuanya, termasuk Polres, maupun TNI, dan beberapa organisasi masyarakat. Nah, ini kita istilahnya mitigasi lah, karena kita enggak pernah tahu namanya bencana itu kan bisa datang sewaktu-waktu," ujar Lisdyarita.
Mitigasi menjadi langkah penting karena tidak hanya berfokus pada penanganan saat bencana terjadi, tetapi juga pada upaya pencegahan dan pengurangan risiko sebelum bencana datang.
Melalui koordinasi yang baik, setiap instansi memiliki peran masing-masing sehingga respons yang diberikan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif.
PMI Siapkan Relawan dan Layanan Kemanusiaan
Dalam kegiatan tersebut, PMI Kabupaten Ponorogo juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kesiapsiagaan bencana di daerah.
Ketua PMI Kabupaten Ponorogo, Luhur Karsanto, melalui Staf Bidang Penanggulangan Bencana PMI Kabupaten Ponorogo, M. Nur Amin Zabidi, menyampaikan bahwa sinergi berbagai pihak sangat diperlukan dalam menghadapi situasi darurat.
"PMI Kabupaten Ponorogo mendukung penuh pelaksanaan Apel Kesiapsiagaan Bencana sebagai upaya memperkuat koordinasi antarinstansi dalam menghadapi potensi bencana. Sinergi antara PMI, Polres, BPBD, TNI, pemerintah daerah, dan relawan sangat penting agar proses evakuasi, pelayanan kesehatan, hingga distribusi bantuan dapat berjalan cepat dan tepat sasaran," kata Nur Amin.
Menurutnya, PMI memiliki tanggung jawab kemanusiaan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana melalui berbagai layanan.
Sebagai bentuk kesiapan, PMI telah menyiapkan relawan siaga, ambulans, layanan pertolongan pertama, peralatan evakuasi, hingga logistik darurat.
"Sebagai lembaga kemanusiaan, PMI selalu menyiapkan relawan siaga, layanan pertolongan pertama, ambulans, peralatan evakuasi, serta logistik darurat untuk mendukung penanganan bencana. Kegiatan apel seperti ini menjadi sarana penting untuk menyamakan langkah dan memperkuat kesiapan seluruh unsur yang terlibat," ujarnya.
Manfaat Kolaborasi untuk Warga
Kolaborasi antara PMI, Polres, TNI, BPBD, pemerintah daerah, dan relawan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ketika terjadi bencana, warga membutuhkan bantuan yang cepat, aman, dan terorganisasi.
Keberadaan relawan yang siap bergerak, tenaga kesehatan yang siaga, serta aparat yang mengamankan proses evakuasi akan mempercepat penyelamatan korban dan penyaluran bantuan.
Nur Amin menegaskan bahwa keberhasilan penanganan bencana sangat bergantung pada kekuatan koordinasi antarinstansi.
"Koordinasi lintas sektor merupakan kunci utama keberhasilan penanggulangan bencana. Karena itu, PMI Kabupaten Ponorogo terus memperkuat kolaborasi dengan Polres dan seluruh pemangku kepentingan agar respons darurat dapat dilakukan secara cepat, terukur, dan mampu meminimalkan risiko korban maupun dampak yang ditimbulkan," tegasnya.
Melalui Apel Kesiapsiagaan Bencana Ponorogo ini, masyarakat diharapkan semakin yakin bahwa seluruh unsur terkait telah mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan bencana. Dengan kesiapan personel, dukungan peralatan, serta semangat gotong royong antarinstansi, upaya perlindungan dan pelayanan kepada warga dapat dilakukan secara lebih optimal saat situasi darurat terjadi.
